Kabinet-Kabinet Yang Terbentuk Pada Masa Demokrasi Liberal di Indonesia Lengkap
Kabinet-Kabinet Yang Terbentuk Pada Masa Demokrasi Liberal di Indonesia - Update artikel baru kali ini Mtpelajaran.com akan membahas tentang kabinet-kabinet yang terbentuk pada masa demokrasi liberal di Indonesia. Sejarah mencatat bahwa Indonesia pernah menggunakan demokrasi terpimpin dan demokrasi liberal. Pada masa demokrasi liberal, Indonesia mengalami beberapa kali pergantian kabinet. Berikut ini beberapa kabinet yang terbentuk pada masa demokrasi liberal:
1. Kabinet Natsir (7 September 1950 – 21 Maret 1951)
Kabinet ini ialah kabinet pertama setelah Indonesia kembali menjadi negara kesatuan yang dilantik pada tanggal 7 September 1950 dengan Moh. Natsir sebagai perdana menterinya.
Kabinet ini didominasi oleh orang-orang dari Partai Masyumi. Program-program kabinet ini saat itu antara lain:
a. Menyempurnakan susunan pemerintahan.
b. Meningkatkan dan memperkukuh ekonomi rakyat.
c. Memperjuangkan Irian Barat masuk ke dalam bagian wilayah RI
Kabinet Natsir jatuh dikarenakan adanya mosi tidak percaya yang diajukan oleh PNI dalam parlemen, berkaitan dengan pencabutan peraturan pemerintah tentang DPRS dan DPRDS.
2. Kabinet Soekiman (27 April 1951 – 3 Februari 1952)
Kabinet Soekiman ialah kabinet koalisi antara Partai Masyumi dengan PNI. Pada masa kabinet ini muncul berbagai gangguan keamanan, misalnya semakin luasnya DI/TII serta pemberontakan Republik Maluku Selatan.
Kabinet Soekiman jatuh karena kebijakan politik luar negerinya yang dianggap lebih condong ke Serikat. Pada 15 Januari 1952 diadakan penandatanganan Mutual Security Act (MSA) yang isinya mengenai kerja sama keamanan serta Serikat akan memberikan bantuan ekonomi serta militer.
3. Kabinet Wilopo (3 April 1952 – 3 Juni 1953)
Kabinet Wilopo mendapat dukungan yang berasal dari PNI, Masyumi serta PSI dengan program kerja prioritas utama ialah peningkatan kesejahteraan umum. Pada masa pemerintahannya, muncul 2 peristiwa penting yakni peristiwa 17 Oktober 1952 dan Peristiwa Tanjung Morawa.
4. Kabinet Ali Sastroamijoyo I (31 Juli 1953 – 12 Agustus 1955)
Kabinet ini dikenal dengan Kabinet ini dikenal dengan nama Kabinet Ali Wongso (Ali Sastroamijoyo dan Wongsonegoro). Prestasi yang sudah dicapai kabinte ini ialah terlaksananya Konferensi Asia – Afrika di Bandung pada tanggal 18-24 April 1955.
5. Kabinet Burhanudin Harahap (12 Agustus 1955 – 3 Maret 1956)
Kabinet ini dipimpin oleh Burhanudin Harahap dengan Masyumi sebagai intinya. Kabinet ini telah berhasil menyelenggarakan pemilihan umum (pemilu) pertama pada tahun 1955. Karena adanya mutasi di beberapa kementrian, maka pada tanggal 3 Maret 1956 Burhanudin Harahap menyerahkan mandatnya.
6. Kabinet Ali Sastroamijoyo II (20 Maret 1956 – 4 Maret 1957)
Kabinet Ali II memiliki program kerja yang disebut sebgai Rencana Lima Tahun yang memuat masalah jangka panjang, misalnya perjuangan mengembalikan Irian Barat. Kemunculan semangat anti-Cina dan kekacauan di daerah-daerah, menyebabkan kabinet goyah. Pada akhirnya, pada tanggal 4 Maret 1957, Ali Sastroamijoyo menyerahkan mandatnya.
7. Kabinet Djuanda (9 Maret – 5 April 1959)
Kaninet ini sering disebut Zaken Kabinet, dikarenakan para menteri nya merupakan ahli serta pakar di bidangnya masing-masing. Kabinet ini bertugas melanjutkan perjuangan pemebebasa Irian Barat dan menghadapi keadaan ekonomi dan keuangan yang sedang memburuk.
Kabinet ini mampu menetapkan lebar wilayah Indonesia menjadi 12 mil laut diukur dari garis dasar yang menghubungkan titik-titik terluar dari pulau-pulau di Indonesia yang dikenal sebagai Deklarasi Djuanda. Kabinet Djuanda menjadi demisioner ketika Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959.
Demikian pembahasan tentang kabinet-kabinet yang terbentuk pada masa demokrasi liberal di Indonesia. Semoga bermanfaat.
Kabinet yang Terbentuk Pada Masa Demokrasi Liberal
1. Kabinet Natsir (7 September 1950 – 21 Maret 1951)
Kabinet ini ialah kabinet pertama setelah Indonesia kembali menjadi negara kesatuan yang dilantik pada tanggal 7 September 1950 dengan Moh. Natsir sebagai perdana menterinya.
Kabinet ini didominasi oleh orang-orang dari Partai Masyumi. Program-program kabinet ini saat itu antara lain:
a. Menyempurnakan susunan pemerintahan.
b. Meningkatkan dan memperkukuh ekonomi rakyat.
c. Memperjuangkan Irian Barat masuk ke dalam bagian wilayah RI
Kabinet Natsir jatuh dikarenakan adanya mosi tidak percaya yang diajukan oleh PNI dalam parlemen, berkaitan dengan pencabutan peraturan pemerintah tentang DPRS dan DPRDS.
2. Kabinet Soekiman (27 April 1951 – 3 Februari 1952)
Kabinet Soekiman ialah kabinet koalisi antara Partai Masyumi dengan PNI. Pada masa kabinet ini muncul berbagai gangguan keamanan, misalnya semakin luasnya DI/TII serta pemberontakan Republik Maluku Selatan.
Kabinet Soekiman jatuh karena kebijakan politik luar negerinya yang dianggap lebih condong ke Serikat. Pada 15 Januari 1952 diadakan penandatanganan Mutual Security Act (MSA) yang isinya mengenai kerja sama keamanan serta Serikat akan memberikan bantuan ekonomi serta militer.
3. Kabinet Wilopo (3 April 1952 – 3 Juni 1953)
Kabinet Wilopo mendapat dukungan yang berasal dari PNI, Masyumi serta PSI dengan program kerja prioritas utama ialah peningkatan kesejahteraan umum. Pada masa pemerintahannya, muncul 2 peristiwa penting yakni peristiwa 17 Oktober 1952 dan Peristiwa Tanjung Morawa.
4. Kabinet Ali Sastroamijoyo I (31 Juli 1953 – 12 Agustus 1955)
Kabinet ini dikenal dengan Kabinet ini dikenal dengan nama Kabinet Ali Wongso (Ali Sastroamijoyo dan Wongsonegoro). Prestasi yang sudah dicapai kabinte ini ialah terlaksananya Konferensi Asia – Afrika di Bandung pada tanggal 18-24 April 1955.
5. Kabinet Burhanudin Harahap (12 Agustus 1955 – 3 Maret 1956)
Kabinet ini dipimpin oleh Burhanudin Harahap dengan Masyumi sebagai intinya. Kabinet ini telah berhasil menyelenggarakan pemilihan umum (pemilu) pertama pada tahun 1955. Karena adanya mutasi di beberapa kementrian, maka pada tanggal 3 Maret 1956 Burhanudin Harahap menyerahkan mandatnya.
6. Kabinet Ali Sastroamijoyo II (20 Maret 1956 – 4 Maret 1957)
Kabinet Ali II memiliki program kerja yang disebut sebgai Rencana Lima Tahun yang memuat masalah jangka panjang, misalnya perjuangan mengembalikan Irian Barat. Kemunculan semangat anti-Cina dan kekacauan di daerah-daerah, menyebabkan kabinet goyah. Pada akhirnya, pada tanggal 4 Maret 1957, Ali Sastroamijoyo menyerahkan mandatnya.
7. Kabinet Djuanda (9 Maret – 5 April 1959)
Kaninet ini sering disebut Zaken Kabinet, dikarenakan para menteri nya merupakan ahli serta pakar di bidangnya masing-masing. Kabinet ini bertugas melanjutkan perjuangan pemebebasa Irian Barat dan menghadapi keadaan ekonomi dan keuangan yang sedang memburuk.
Kabinet ini mampu menetapkan lebar wilayah Indonesia menjadi 12 mil laut diukur dari garis dasar yang menghubungkan titik-titik terluar dari pulau-pulau di Indonesia yang dikenal sebagai Deklarasi Djuanda. Kabinet Djuanda menjadi demisioner ketika Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959.
Demikian pembahasan tentang kabinet-kabinet yang terbentuk pada masa demokrasi liberal di Indonesia. Semoga bermanfaat.