Sejarah Isi Perjanjian Renville Lengkap Dengan Tujuan dan Dampak/Akibatnya
Sejarah Isi Perjanjian Renville Lengkap Dengan Tujuan dan Dampaknya - Update artikel baru kali ini Mtpelajaran.com akan membahas tentang isi perjanjian renville, tujuan perjanjian renville, dampak perjanjian renville. Perjanjian renville merupakan perundingan yang dilangsungkan dikapal renville, kapal milik AS pada bulan Desember 1947 sehingga nama dari persetujuan atau perjanjian renville diambil dari perundingan yang terjadi di kapal Renville. Di dalam persetujuan itu terdapat berbagai point atau isi pokok dalam persetujuan atau perjanjian dalam perjanjian renville dan didalam perjanjian atau persetujuan renville memiliki akibat bagi indonesia karna sangat merugikan didalam isi pokok persetujuan tersebut dan akibatnya tindakan belanda tidak berhenti atau lenyap tetapi semakin bertambah dan kekisruhan dalam indonesia semakin bertambah dikarenakan akibat dari isi pokok persetujuan atau perjanjian renville.
Persetujuan atau perjanjian renville membuat belanda melakukan berbagai tindakan-tindakan tampa adanya izin atau persetujuan kepada indonesia sehingga perjanjian renville tidak membuahkan hasil atau menguntungkan indonesia, Untuk lebih mengetahui akibat dari persetujuan renville bagi Republik Indonesia serta tindakan-tindakan belanda sesudah persetujuan atau perjanjian renville, simak pembahasan selengkapnya berikut ini:
Dengan perantaraan KTN akhirnya dapat diadakan perundingan kembali. Perundingan dilangsungkan di atas kapal Renville, milik AS pada bulan Desember 1947. Delegasi indonesia diketuai oleh Amir Syarifuddin. Sedang delegasi Belanda diketuai oleh Abdulkadir Wijoyoatmojo. Perundingan tersebut menghasilkan Persetujuan Renville yang ditandatangani oleh kedua pihak pada bulan januari 1948.
Isi Perjanjian Renville adalah sbb:
- Belanda tetap berdaulat atas seluruh Indonesia sampai kedaulatan diserahkan kepada Republik Indonesia Serikat, yang segera harus dibentuk.
- RIS mempunyai kedudukan sejajar dengan Negeri Belanda dalam UNI Indonesia-Belanda.
- Republik Ihdonesia akan merupakan Negara-bagian dan RIS.
- Sebelum RIS terbentuk Belanda dapat menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada suatu Pemerintah Federal Sementara.
- Pasukan Republik Indonesia yang beradadi daerah pendudukan harus ditarik ke daerah Republik Indonesia.
Akibat Persetujuan Renville bagi Republik Indonesia adalah sbb:
1. Kabinet Amir Syanfuddin bubar (Januari, 1948). Karena kebijaksanaan politiknya yang menyetujui Persetujuan Renville ditentang keras oleh sebagian besar rakyat dan Partai-partai. Persetujuan itu sangat merugikan bangsa Indonesia.
2. Wilayah kekuasaan Republik Indonesia makin berkurang. Daerah-daerah yang direbut Belanda dalam Perang Kolonial I lepas dan Republik Indonesia. Wilayah Repubik, baik di Jawa maupun di Sumatra terpecah-pecah. Daerah satu dengan daerah yang lain terpisah oleh daerah pendudukan Belanda.
3. Medan perjuangan bersenjata makin menyempit. Ribuan pasukan Republik terpaksa harus hijrah dan daerah-daerah pendudukan. Padahal mereka selalu melancarkan perang gerilya di belakang gáris pertahanan tentera Belanda.
Tindakan Belanda Sesudah/Setelah Perjanjian Renville atau Pelanggaran Belanda Terhadap Perjanjian Renville
Perundingan politik antara Indonesia dan Belanda terus dilakukan guna melaksanakan Persetujuan Renville. Akan tetapi perundingan itu tidak memperoleh hasil, karena sikap pendinian kedua pihak sangat bertentangan. Pihak Belanda yang merasa kedudukannya makin kuat selalu berusaha mendiktekan kemauannya.
Tanpa persetujuan Pemerintah Republik Indonesia (Kabinet Hatta) Iebih dulu. Belanda melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:
1. Di Jakarta pada bulan Maret, 1948 Belanda membentuk Pemerintah Federal Sementara. Van mock diangkat menjadi Presidennya
2. Membenuk Negara-boneka sebanyak-banyaknya di daerah-daerah yang berhasil diduduki/kuasai.
Tujuannya:
"untuk menunjukkan kepada dunia internasional bahwa Republik Indonesia hanyalah salah satu negara keciI yang terdapat di wilayah Indonesia".
Adapun Negara-boneka yang berhasil dibentuk adalah sbb:
- Negara Madura dengan Cakraningrat sebagai Presiden (februari, 1948).
- Negara Pasundan dengan Wiranatakusuma sebagai WaIi Negara (April, 1948). Negara Pasundan yang lama di bawah pimpinan Surya Kartalegawa dianggap tidak memadai.
- Negara Sumatra -Selatan dengan Presiden Abdul Malik.
- Negara Jawa- Timur dengan Presiden Kusumonegoro.
Daerah-Daerah Otonom Belanda
Kecuali membentuk Negara boneka, Belanda juga membentuk apa yang disebut sebagai Daerah Otonomi. Berturut-turut dibentuk Daerah Otonom yaitu sbb:
KalimantanTimur.
KahmantanTenggara.
DayakBesar.
Banjar.
Bangka
Belitung.
Riau
Jawa-Tengah.
Dapatlah kita bayangkan betapa kecil wilayah-kekuasaan Negara Republik. Indonesia pada tahun 1948, bila diingat sebelum membentuk Negara-negara boneka dan daerah-daerah Otonom tersebut di atas, Belanda telah membentuk NIT pada tahun 1946 dan Negara Sumatra Timur pada tahun 1947.
Demikianlah pembahasan tentang isi perjanjian renville lengkap dengan tujuan dan dampak akibatnya. Semoga bermanfaat.
Persetujuan atau perjanjian renville membuat belanda melakukan berbagai tindakan-tindakan tampa adanya izin atau persetujuan kepada indonesia sehingga perjanjian renville tidak membuahkan hasil atau menguntungkan indonesia, Untuk lebih mengetahui akibat dari persetujuan renville bagi Republik Indonesia serta tindakan-tindakan belanda sesudah persetujuan atau perjanjian renville, simak pembahasan selengkapnya berikut ini:
Isi Perjanjian Renville
Dengan perantaraan KTN akhirnya dapat diadakan perundingan kembali. Perundingan dilangsungkan di atas kapal Renville, milik AS pada bulan Desember 1947. Delegasi indonesia diketuai oleh Amir Syarifuddin. Sedang delegasi Belanda diketuai oleh Abdulkadir Wijoyoatmojo. Perundingan tersebut menghasilkan Persetujuan Renville yang ditandatangani oleh kedua pihak pada bulan januari 1948.
Isi Perjanjian Renville adalah sbb:
- Belanda tetap berdaulat atas seluruh Indonesia sampai kedaulatan diserahkan kepada Republik Indonesia Serikat, yang segera harus dibentuk.
- RIS mempunyai kedudukan sejajar dengan Negeri Belanda dalam UNI Indonesia-Belanda.
- Republik Ihdonesia akan merupakan Negara-bagian dan RIS.
- Sebelum RIS terbentuk Belanda dapat menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada suatu Pemerintah Federal Sementara.
- Pasukan Republik Indonesia yang beradadi daerah pendudukan harus ditarik ke daerah Republik Indonesia.
Dampak/Akibat Perjanjian Renville
Akibat Persetujuan Renville bagi Republik Indonesia adalah sbb:
1. Kabinet Amir Syanfuddin bubar (Januari, 1948). Karena kebijaksanaan politiknya yang menyetujui Persetujuan Renville ditentang keras oleh sebagian besar rakyat dan Partai-partai. Persetujuan itu sangat merugikan bangsa Indonesia.
2. Wilayah kekuasaan Republik Indonesia makin berkurang. Daerah-daerah yang direbut Belanda dalam Perang Kolonial I lepas dan Republik Indonesia. Wilayah Repubik, baik di Jawa maupun di Sumatra terpecah-pecah. Daerah satu dengan daerah yang lain terpisah oleh daerah pendudukan Belanda.
3. Medan perjuangan bersenjata makin menyempit. Ribuan pasukan Republik terpaksa harus hijrah dan daerah-daerah pendudukan. Padahal mereka selalu melancarkan perang gerilya di belakang gáris pertahanan tentera Belanda.
Tindakan Belanda Sesudah/Setelah Perjanjian Renville atau Pelanggaran Belanda Terhadap Perjanjian Renville
Perundingan politik antara Indonesia dan Belanda terus dilakukan guna melaksanakan Persetujuan Renville. Akan tetapi perundingan itu tidak memperoleh hasil, karena sikap pendinian kedua pihak sangat bertentangan. Pihak Belanda yang merasa kedudukannya makin kuat selalu berusaha mendiktekan kemauannya.
Tanpa persetujuan Pemerintah Republik Indonesia (Kabinet Hatta) Iebih dulu. Belanda melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:
1. Di Jakarta pada bulan Maret, 1948 Belanda membentuk Pemerintah Federal Sementara. Van mock diangkat menjadi Presidennya
2. Membenuk Negara-boneka sebanyak-banyaknya di daerah-daerah yang berhasil diduduki/kuasai.
Tujuannya:
"untuk menunjukkan kepada dunia internasional bahwa Republik Indonesia hanyalah salah satu negara keciI yang terdapat di wilayah Indonesia".
Adapun Negara-boneka yang berhasil dibentuk adalah sbb:
- Negara Madura dengan Cakraningrat sebagai Presiden (februari, 1948).
- Negara Pasundan dengan Wiranatakusuma sebagai WaIi Negara (April, 1948). Negara Pasundan yang lama di bawah pimpinan Surya Kartalegawa dianggap tidak memadai.
- Negara Sumatra -Selatan dengan Presiden Abdul Malik.
- Negara Jawa- Timur dengan Presiden Kusumonegoro.
Daerah-Daerah Otonom Belanda
Kecuali membentuk Negara boneka, Belanda juga membentuk apa yang disebut sebagai Daerah Otonomi. Berturut-turut dibentuk Daerah Otonom yaitu sbb:
KalimantanTimur.
KahmantanTenggara.
DayakBesar.
Banjar.
Bangka
Belitung.
Riau
Jawa-Tengah.
Dapatlah kita bayangkan betapa kecil wilayah-kekuasaan Negara Republik. Indonesia pada tahun 1948, bila diingat sebelum membentuk Negara-negara boneka dan daerah-daerah Otonom tersebut di atas, Belanda telah membentuk NIT pada tahun 1946 dan Negara Sumatra Timur pada tahun 1947.
Demikianlah pembahasan tentang isi perjanjian renville lengkap dengan tujuan dan dampak akibatnya. Semoga bermanfaat.