Pengertian Kebijakan Publik Lengkap, Ciri-Ciri, Contoh, Tujuan, Proses Perumusan
Pengertian Kebijakan Publik Lengkap, Ciri-Ciri, Contoh, Tujuan, Proses Perumusan - Update artikel baru kali ini Mtpelajaran.com akan membahas tentang pengertian kebijakan publik, ciri-ciri kebijakan publik, contoh kebijakan publik, tujuan kebijakan publik, proses perumusan kebijakan publik. Pengertian kebijakan publik adalah proses perbuatan kebijakan oleh pemerintah atau pemegang kekuasaan yang berdampak kepada masyarakat luas.
Sedangkan jika di artikan secara terpisah atau secara etimologi, Kebijakan (policy) berasal dari bahasa Yunani dari kata polis yang berarti negara, kota. Sedangkan bahasa latin dari kata politia berarti negara, dan bahasa Inggris policie untuk menunjuk pada masalah yang berhubungan dengan masalah Publik dan Administrasi pemerintahan.
Sedangkan arti Publik berasal dari bahasa Inggris, public yang berart umum, masyarakat atau negara. Jadi, pengertian publik adalah sejumlah manusia yang memiliki kebersamaan berpikir, perasaan, harapan, sikap dan tindakan yang benar dan bersih berdasarkan nilai-nilai norma yang mereka miliki.
Kebijakan publik dapat dirumuskan secara sederhana dengan menjawab pertanyaan berikut:
1. Apa yang dilakukan oleh Pemerintah ?
2. Mengapa melakukan tindakan itu ?
3. Apakah terjadi kesenjangan antara apa yang ingin diperbuat dengan kenyataan ?
Berikut ini beberapa pengertian Kebijakan Publik menurut para ahli:
-Anderson: Menurut Anderson, pengertian kebijakan publik adalah hubungan antarunit-unit pemerintah dengan lingkungannya
-Thomas R. Dye: Pengertian kebijakan publik menurut Thomas R.. Dye bahwa kebijakan publik adalah apa pun juga yang dipilih pemerintah, apakah mengerjakan sesuatu atau tidak mengerjakan sesuatu
-A. Hoogerwert: Pengertian kebijakan publik menurut A. Hoogerwert bahwa kebijakan publik sebagai unsur penting dari politik, dapat diartikan sebagai usaha mencapai tujuan-tujuan tertentu menurut waktu tertentu.
-R.C. Chandler dan J.C. Plano: Menurutnya, pengertian kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber-sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah politik
-Fauzi Ismail, dkk dalam bukunya menyatakan bahwa kebijakan publik adalah bentuk menyatu dari ruh negara, dan kebijakan publik adalah bentuk konkret dari proses persentuhan negara dengan rakyatnya.
-Nakamura dan Smalwood: Menurut Nakamura dan Smalwood, kebijakan publik berarti serangkaian instruksi dari para pembuat keputusan kepada pelaksana untuk mencapai tujuan tersebut.
Kebijakan publik membutuhkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaannya, adapun contoh-contoh kebijakan publik dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut:
a. Kebijakan Publik Yang Berupa Peraturan Perundang-Undangan
-Mengikuti wajib belajar 9 tahun
-Membayar Pajak Bumi dan Bangunan
-Menggunakan hak untuk memilih dalam pemilihan umum
-Melaksanakan peraturan daerah yang telah ditetapkan dan berlaku di suatu daerah
-Tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme agar terwujud penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari KKN
-Menggunakan lambang negara, bendera, dan lagu kebangsaan sesuai dengan peraturan
-Menyampaikan aspirasi atau pendapat baik dalam bentuk unjuk rasa, demonstrasi, pawai, rapat umum, mimbar bebas, dan memberitahukan secara tertulis kepada Polri selambat-lambatnya 3x24 jam sebelum kegiatan dimulai, yang diterima oleh Polri setempat.
b. Kebijakan Publik Yang Berupa Pidato-Pidato Pejabat Tinggi
-Melaksanakan anjuran yang disampaikan oleh presiden pada setiap tanggal 17 Agustus
-Melaksanakan anjuran yang disampaikan oleh menteri, gubernur, bupati, walikota melalui pidatonya pada peringatan hari besar nasional.
c. Kebijakan Publik Yang Berupa Program-Program Pemerintah
-Melaksanakan anggaran sesuai dengan yang termuat dalam APBN atau APBD
-Melaksanakan arah kebijakan yang termuat dalam GBHN
d. Kebijakan Publik Yang Berupa Tindakan Yang Dilakukan Oleh Pemerintah
-Mendukung kunjungan presiden dan menteri ke negara lain.
-Mendukung kehadiran presiden atau menteri ke suatu daerah, kongres, muktamar, munas dan sebagainya.
-Melaksanakan sambutan presiden, menteri, kepala daerah, perangkat daerah pada kegiatan resmi atau protokoler
Berikut ini adalah ciri-ciri Kebijakan Publik yang perlu diketahui:
-Kebijakan Publik merupakan arahan tindakan dari seseorang, kelompok ataupun pemerintah
-Kebijakan Publik dilakukan oleh seorang aktor
-Kebijakan Publik adalah sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan pemerintah
-Kebijakn Publik adalah bentuk konkret negara dengan rakyatnya
-Kebijakan Publik merupakan serangkaian instruksi/memerintah contohnya Undang Undang
Sedangkan menurut Solichin Abdul Wahab, bahwa ciri-ciri kebijakan publik adalah sebagai berikut:
1. Kebijakan publik bertujuan pada perilaku atau tindakan yang direncanakan
2. Kebijakan publik terdiri dari tindakan-tindakan yang saling berkaitan dan mengarah ke tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah.
3. Kebijakan publik berkaitan yang dilakukan pemerintah di bidang-bidang tertentu, dan disetiap kebijakan diikuti dengan tindakan-tindakan konkrit
4. Kebijakan publik berbentuk positif dan negatif, dalam positif kebijakan mencakup tindakan pemerintah untuk mempengaruhi suatu masalah sedangkan berbentuk negatif, kebijakan pejabat-pejabat pemerintah untuk tidak bertindak atau tidak melakukan masalah-masalah apapun yang mana hal tersebut menjadi tugas pemerintah.
Setiap kebijakan yang dikeluarkan atau ditetapkan oleh pemerintah pasti memiliki tujuan. Tujuan pembuatan kebijakan publik pada dasarnya adalah untuk :
-Mewujudkan ketertiban dalam masyarakat
-Melindungi hak-hak masyarakat
-Mewujudkan ketentraman dan kedaimaian dalam masyarakat
-Mewujudkan kesejahteraan masyarakatat
Dalam merumuskan suatu kebijakan publik diatur menurut urutan waktu secara bertahap dari penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan. Tahapan ini mencerminkan kegiatan yang terus berlangsung sepanjang waktu. Setiap tahap berhubungan dengan tahap berikutnya. Perumusan kebijakan publik menyangkut beberapa masalah yaitu sebagai berikut:
1. Energi dan lingkungan
2. Ilmu pengetahuan dan teknologi
3. Kesehatan
4. Kesejahteraan sosial
5. Kesempatan kerja
6. Komunikasi
7. Masalah internasional
8. Masalah perkotaan
9. Pendidikan
10. Pendidikan
11. Pembangunan
12. Transportasi
Untuk memecahkan masalah-masalah tersebut dalam kehidupan masyarakat, diperlukan partisipasi masyarakat yang berarti keikutsertaan masyarakat atau anggota masyarakat secara aktif dalam perumusan kebijakan publik.. Hal itu dikarenakan masyarakat sendiri mengetahui dalam mengalamai permasalahannya. Membuat kebijakan publik merupakan proses pemubuatan keputusan untuk pengambilan keputusan atau pengambilan kebijakan dengan cara memilih dan menilai informasi yang ada untuk memecahkan masalah.
Apabila masyarakat tidak aktif dalam perumusan kebijakan publik, kebijakan tersebut akan sesuai dengan keinginan masyarakat.
Menurut William N. Dunn, 2000:4. Tahap-tahap dalam proses pembuatan kebijakan publik adalah sebagai berikut:
a. Penyusunan Agenda
Para pejabat yang dipilih dan diangkat hendaknya menempatkan masalah pada agenda publik. Banyak masalah yang tidak disentuh sama sekali, sementara yang lainnya ditunda untuk waktu lama.
b. Formulasi Kebijakan
Para pejabat merumuskan alternatif kebijakan untuk mengatasi masalah. Alternatif kebijakan melihat perlunya membuat perintah eksekutif, keputusan peradilan, dan tindakan legislatif
c. Adopsi Kebijakan
Alternatif kebijakan yang diadosi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus di antara direktur lembaga, atau keputusan peradilan.
d. Implementasi kebijakan
Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia
e. Penilaian Kebijakan
Unit-unit pemeriksaan dan akuntansi dalam pemerintahan menentukan apakah badan-badan eksekutif, legislatif, dan peradilan memenuhi persyaratan undang-undang dalam pembuatan kebijakan dan pencapaian tujuan.
Demikianlah pembahasan tentang pengertian kebijakan publik lengkap dengan ciri-ciri, contoh, tujuan dan proses perumusannya. Semoga bermanfaat.
Sedangkan jika di artikan secara terpisah atau secara etimologi, Kebijakan (policy) berasal dari bahasa Yunani dari kata polis yang berarti negara, kota. Sedangkan bahasa latin dari kata politia berarti negara, dan bahasa Inggris policie untuk menunjuk pada masalah yang berhubungan dengan masalah Publik dan Administrasi pemerintahan.
Sedangkan arti Publik berasal dari bahasa Inggris, public yang berart umum, masyarakat atau negara. Jadi, pengertian publik adalah sejumlah manusia yang memiliki kebersamaan berpikir, perasaan, harapan, sikap dan tindakan yang benar dan bersih berdasarkan nilai-nilai norma yang mereka miliki.
Kebijakan publik dapat dirumuskan secara sederhana dengan menjawab pertanyaan berikut:
1. Apa yang dilakukan oleh Pemerintah ?
2. Mengapa melakukan tindakan itu ?
3. Apakah terjadi kesenjangan antara apa yang ingin diperbuat dengan kenyataan ?
Pengertian Kebijakan Publik Menurut Para Ahli
Berikut ini beberapa pengertian Kebijakan Publik menurut para ahli:
-Anderson: Menurut Anderson, pengertian kebijakan publik adalah hubungan antarunit-unit pemerintah dengan lingkungannya
-Thomas R. Dye: Pengertian kebijakan publik menurut Thomas R.. Dye bahwa kebijakan publik adalah apa pun juga yang dipilih pemerintah, apakah mengerjakan sesuatu atau tidak mengerjakan sesuatu
-A. Hoogerwert: Pengertian kebijakan publik menurut A. Hoogerwert bahwa kebijakan publik sebagai unsur penting dari politik, dapat diartikan sebagai usaha mencapai tujuan-tujuan tertentu menurut waktu tertentu.
-R.C. Chandler dan J.C. Plano: Menurutnya, pengertian kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber-sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah politik
-Fauzi Ismail, dkk dalam bukunya menyatakan bahwa kebijakan publik adalah bentuk menyatu dari ruh negara, dan kebijakan publik adalah bentuk konkret dari proses persentuhan negara dengan rakyatnya.
-Nakamura dan Smalwood: Menurut Nakamura dan Smalwood, kebijakan publik berarti serangkaian instruksi dari para pembuat keputusan kepada pelaksana untuk mencapai tujuan tersebut.
Contoh-Contoh Kebijakan Publik Dalam Kehidupan Sehari-Hari
Kebijakan publik membutuhkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaannya, adapun contoh-contoh kebijakan publik dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut:
a. Kebijakan Publik Yang Berupa Peraturan Perundang-Undangan
-Mengikuti wajib belajar 9 tahun
-Membayar Pajak Bumi dan Bangunan
-Menggunakan hak untuk memilih dalam pemilihan umum
-Melaksanakan peraturan daerah yang telah ditetapkan dan berlaku di suatu daerah
-Tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme agar terwujud penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari KKN
-Menggunakan lambang negara, bendera, dan lagu kebangsaan sesuai dengan peraturan
-Menyampaikan aspirasi atau pendapat baik dalam bentuk unjuk rasa, demonstrasi, pawai, rapat umum, mimbar bebas, dan memberitahukan secara tertulis kepada Polri selambat-lambatnya 3x24 jam sebelum kegiatan dimulai, yang diterima oleh Polri setempat.
b. Kebijakan Publik Yang Berupa Pidato-Pidato Pejabat Tinggi
-Melaksanakan anjuran yang disampaikan oleh presiden pada setiap tanggal 17 Agustus
-Melaksanakan anjuran yang disampaikan oleh menteri, gubernur, bupati, walikota melalui pidatonya pada peringatan hari besar nasional.
c. Kebijakan Publik Yang Berupa Program-Program Pemerintah
-Melaksanakan anggaran sesuai dengan yang termuat dalam APBN atau APBD
-Melaksanakan arah kebijakan yang termuat dalam GBHN
d. Kebijakan Publik Yang Berupa Tindakan Yang Dilakukan Oleh Pemerintah
-Mendukung kunjungan presiden dan menteri ke negara lain.
-Mendukung kehadiran presiden atau menteri ke suatu daerah, kongres, muktamar, munas dan sebagainya.
-Melaksanakan sambutan presiden, menteri, kepala daerah, perangkat daerah pada kegiatan resmi atau protokoler
Ciri-Ciri Kebijakan Publik
Berikut ini adalah ciri-ciri Kebijakan Publik yang perlu diketahui:
-Kebijakan Publik merupakan arahan tindakan dari seseorang, kelompok ataupun pemerintah
-Kebijakan Publik dilakukan oleh seorang aktor
-Kebijakan Publik adalah sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan pemerintah
-Kebijakn Publik adalah bentuk konkret negara dengan rakyatnya
-Kebijakan Publik merupakan serangkaian instruksi/memerintah contohnya Undang Undang
Sedangkan menurut Solichin Abdul Wahab, bahwa ciri-ciri kebijakan publik adalah sebagai berikut:
1. Kebijakan publik bertujuan pada perilaku atau tindakan yang direncanakan
2. Kebijakan publik terdiri dari tindakan-tindakan yang saling berkaitan dan mengarah ke tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah.
3. Kebijakan publik berkaitan yang dilakukan pemerintah di bidang-bidang tertentu, dan disetiap kebijakan diikuti dengan tindakan-tindakan konkrit
4. Kebijakan publik berbentuk positif dan negatif, dalam positif kebijakan mencakup tindakan pemerintah untuk mempengaruhi suatu masalah sedangkan berbentuk negatif, kebijakan pejabat-pejabat pemerintah untuk tidak bertindak atau tidak melakukan masalah-masalah apapun yang mana hal tersebut menjadi tugas pemerintah.
Tujuan Kebijakan Publik
Setiap kebijakan yang dikeluarkan atau ditetapkan oleh pemerintah pasti memiliki tujuan. Tujuan pembuatan kebijakan publik pada dasarnya adalah untuk :
-Mewujudkan ketertiban dalam masyarakat
-Melindungi hak-hak masyarakat
-Mewujudkan ketentraman dan kedaimaian dalam masyarakat
-Mewujudkan kesejahteraan masyarakatat
Proses Perumusan Kebijakan Publik
Dalam merumuskan suatu kebijakan publik diatur menurut urutan waktu secara bertahap dari penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan. Tahapan ini mencerminkan kegiatan yang terus berlangsung sepanjang waktu. Setiap tahap berhubungan dengan tahap berikutnya. Perumusan kebijakan publik menyangkut beberapa masalah yaitu sebagai berikut:
1. Energi dan lingkungan
2. Ilmu pengetahuan dan teknologi
3. Kesehatan
4. Kesejahteraan sosial
5. Kesempatan kerja
6. Komunikasi
7. Masalah internasional
8. Masalah perkotaan
9. Pendidikan
10. Pendidikan
11. Pembangunan
12. Transportasi
Untuk memecahkan masalah-masalah tersebut dalam kehidupan masyarakat, diperlukan partisipasi masyarakat yang berarti keikutsertaan masyarakat atau anggota masyarakat secara aktif dalam perumusan kebijakan publik.. Hal itu dikarenakan masyarakat sendiri mengetahui dalam mengalamai permasalahannya. Membuat kebijakan publik merupakan proses pemubuatan keputusan untuk pengambilan keputusan atau pengambilan kebijakan dengan cara memilih dan menilai informasi yang ada untuk memecahkan masalah.
Apabila masyarakat tidak aktif dalam perumusan kebijakan publik, kebijakan tersebut akan sesuai dengan keinginan masyarakat.
Proses Pembuatan Kebijakan Publik
Menurut William N. Dunn, 2000:4. Tahap-tahap dalam proses pembuatan kebijakan publik adalah sebagai berikut:
a. Penyusunan Agenda
Para pejabat yang dipilih dan diangkat hendaknya menempatkan masalah pada agenda publik. Banyak masalah yang tidak disentuh sama sekali, sementara yang lainnya ditunda untuk waktu lama.
b. Formulasi Kebijakan
Para pejabat merumuskan alternatif kebijakan untuk mengatasi masalah. Alternatif kebijakan melihat perlunya membuat perintah eksekutif, keputusan peradilan, dan tindakan legislatif
c. Adopsi Kebijakan
Alternatif kebijakan yang diadosi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus di antara direktur lembaga, atau keputusan peradilan.
d. Implementasi kebijakan
Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia
e. Penilaian Kebijakan
Unit-unit pemeriksaan dan akuntansi dalam pemerintahan menentukan apakah badan-badan eksekutif, legislatif, dan peradilan memenuhi persyaratan undang-undang dalam pembuatan kebijakan dan pencapaian tujuan.
Demikianlah pembahasan tentang pengertian kebijakan publik lengkap dengan ciri-ciri, contoh, tujuan dan proses perumusannya. Semoga bermanfaat.